uu pokok kepegawaian. dst. uu pokok kepegawaian

[2] MANAJEMEN KEPEGAWAIAN NEGARA. 4. pokok-pokok kepegawaian C. Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik. 1 2 PEGAWAI NEGERI SIPIL. UU NO 14 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BAB X UPAYA ADMINISTRATIF, Pasal 75 sampai. RUANG. Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan paparan atau uraian. Peraturan Perundang-undangan. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang ketentuan pemberian izin pegawai diubah dengan UU No. dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya. e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 5 Tahun 1998: url:MATERI POKOK PERATURAN. Badan Kepegawaian Negara (Perpres BKN) yang belum disesuaikan dengan UU ASN. Rezim UU 8/1974 beserta perubahannya, hanya mengenal istilah “pegawai negeri” yang mencakup PNS, Anggota Tentara Nasional IndonesiaVersi UU No. Wakil Menteri PAN dan RB ARAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR DI INDONESIA • Pengaturan kepegawaian di berbagai undang-undang (antara lain Undang-Undang 14/2010 tentang Guru dan Dosen; UU 32/2004 dan UU. Peraturan Perundang-undangan. Bab ini mengungkapkan identifikasi isu-isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Uu 8-1974 Tentang Pokok-pokok. Menurut Uu No. Selanjutnya pemerintah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. 8 Tahun 1974 jo UU No. Undang-Undang No. Berlaku. - UU nomor 8 tahun 1974. Menurut Undang-Undang RI No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang. SKP adalah sesuatu yang perlu diterapkan untuk setiap pegawai. 37 Tahun 2004. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, yakni pada. Md. Bidang. 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan. Judul BAB I dan ketentuan Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut : "BAB I KETENTUAN UMUM. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian ; UU No. Mengingat: 1. Pokok- Pokok Kepegawaian. Mastrip. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Memberikan pelayanan publik yang. 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian menentukan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. Sebelumnya, aturan mengenai PNS mengacu pada UU Pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999. Pasal 2 Ruang lingkup petunjuk teknis pemberhentian PNS dalam. KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - KODE ETIK Status. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan. Dalam UU ini, pegawai negeri terdiri atas PNS dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). 9Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Pokok Kepegawaian. khususnya terhadap UU No. Pengertian Kode Etik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan didalam dan diluar kedinasan. Bahasa. Tidak menggunakan istilah. PPPK akan menerima gaji atau imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak. 5 Tahun 1960 UU Perusahaan Negara No. Kepmendagri 08/2001 PNS Menjadi Kepala Desa. Undang-Undang. 68, TLN NO. Menimbang, bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung. Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 201 1 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2010 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; Mengingat : 1. untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. UU NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Namun pada pasal lainnya juga dinyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 2 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. Dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban. Untuk. Penulis Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum 05 September 2019 . Pasalnya, dengan adanya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap PNS berpelUU Pokok Kepegawaian sebagai pedoman kebijakan Kepegawaian 2. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang-Undang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Sedangkan Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 139 UU 5/2014 joPokok-Pokok Kepegawaian. bahwa Undang undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti. merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga. Dilansir garut. Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Tipe Dokumen. Mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M. Aspek-aspek yang akan disoroti dalam pembahasan kebijakan kepegawaian ini meliputi berbagai. tentang. Ia mencontohkan berbagai Undang-Undang yang sudah dikeluarkan oleh pembuat UU, yaitu pemerintah dan DPR, seperti UU Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kepegawaian, UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Aparatur Sipil Negara,. Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No. Undang-undang Noor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok m Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kewajiban PNS: Kewajiban Pegawai ASN: a. SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DEPOK September 20, 2023. Angka Kredit 3. pdf. 43 tahun 1999 maupun UU no. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014. Layanan Adm Kepeg;. 5 Tahun 1999 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. Kemungkina,bisa dilaksanakan pada Januari 2013 nanti,” tandas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Papua Barat ini. (2) Dalam hal-hal yang bertentangan maka yang memutuskan adalah Menteri yang diserahi urusan pegawai. Dengan melaluipembinaan PNS sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Pokok-pokok 4 S. A. Untuk maksud sebagai tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kepegawaian dan mulai berlaku pada hari diundangkan. TNI (sudah ada UU tersendiri) POLRI (sudah ada UU tersendiri) APARATUR SIPIL NEGARA : Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Hanya mengatur Aparatur Sipil RUU APARATUR SIPIL NEGARA : UU POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (UU 8/1974 jo UU 43/1999) Perubahan Prinsip (1/5) 1. 2. 1106/Ka/08/2001 NOMOR : 34A Tahun 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN. Dengan cara merevisi UU KPK dan UU Pengadilan Tipikor [vide Pasal 211 RUU KUHAP dan Pasal 3 ayat (2) RUU KUHAP]memuat ketentuan khusus sebagai pengecualiannya. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil 3. Bahasa. Keberadaan BKN semakin kuat semenjak UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditetapkan menggantikan UU Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur hal yang sama. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 3. Pokok-Pokok Kepegawaian. 8 Tahun 1974 s. PENDAHULUAN A. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, diubah sebagai berikut : 1. 2. kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan. d. Bahasa Indonesia. 5Muhammad Muhyiddin, Perceraian Yang Indah (J ogjakarta : Ar-Ruzz, 2005), 6. SUMBER HUKUM KEPEGAWAIAN Sumber Hukum Kepegawaian Sumber pokok hukum kepegawaian di Indonesia, menurut Utrech (1990) antara lain terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Intruksi Menteri. andi mappajaji. Maka dari itu pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: apa implikasinya status ganda hakim sebagai pejabat negara dan sebagai. 17, LN. UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. 8 Tahun 1974 Tentang UU poko kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Undang Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan 3. Lebih lanjut dikatakan RUU ASN semestinya menjadi landasan seperti UU Pokok Kepegawaian, sedangkan aturan itu tidak berlaku surut. Peraturan Pemerintah (PP) NO. bahwa dalam rangka usaha meneapai ¢ mewujudkan masyarakat madani yang tant hukum, berperadaban moder, demokratis, makmur, adil, dan. Menurut UU No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur. Pokok-Pokok Kepegawaian. 3) Di bidang perburuhan: Resolusi tentang UU Pokok Kepegawaian , Pelaksanaan Peraturan Gaji Pegawai Baru, Tunjangan khusus bagi pegawai yang bertugas di daerah yang tidak aman, ongkos perjalanan cuti besar, Guru SR dinyatakan sebagai pegawai negeri tetap, Penyelesaian kepegawaian. Glosarium. Pasal 3 (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebgai unsur aparatur negara yang bertugas utntuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. 1 2 PEGAWAI NEGERI SIPIL. Adanya dilema antara tujuan pendidikan dengan misi instrumental (alat untuk mencapai sesuatu/perubahan_ Landasan hukum kode etik adalah UU No. Mencabut : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Undang-undang . U. perencanaan administrasi kepegawaian yaitu: 1. Perwakilan. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian. Berhubung peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU ASN. 4PDF, UU RI No. Profesi PNS hingga saat ini masih menjadi primadona bagi para pencari kerja di Indonesia karena adanya hak-hak finansial, berupa gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan, tunjangan hari tua atau pensiun, serta jenjang karier yang jelas. pembinaan PNS sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Pokok-pokok 4 S. 43 Tahun 1999(Reformasi) 1. untuk mengubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat: 1. Glosarium. Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN. Peraturan Pemerintah No. (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana. fungsi dan tujuan etika profesi adalah sebagai berikut: 1. Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Mengingat : 1. Cara Menyusun SKP. Mengingat: 1. 17 ayat (1) UU Pokok Kepegawaian menentukan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. UMUM : Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan. Perbedaan Substansi antara UU Pokok-Pokok Kepegawaian dengan RUU ASN by Fitri | Oct 19, 2013 | Info Penting , Peraturan/Kebijakan Baru | 1 | Berikut perbedaan substansi antara Undang-Undang Pokok Pokok Kepegawaian dengan RUU ASN : Di. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara. Setelah UU ASN lahir, ketentuan di atas digantikan dan muncul Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan1 UU Pokok Kepegawaian No. Isu-isu strategis lingkup kepegawaian secara umum maupun. 2. Created Date: 2/26/2009 3:32:09 PMSantoso menjelaskan terkait tugas pokok Aparatur Sipil Negara. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. Menurut M. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui. Apabila PNS tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun-janda/dudanya. 3. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. Mengingat : 1. Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 21 Juli 1961 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. CATATAN: Peraturan Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023. UU ASN diterbitkan dengan ekspektasi yang tinggi untuk mereformasi struktur dan manajemen. id - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. Prinsip dalam administrasi kepegawaian yaitu sebagai berikut: Prinsip wewenang dan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 2. 20,. Pasal 1 angka 4 UU No. 5 TAHUN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM. Maka UU Nomor 8 Pokok Kepegawaian. tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. Pada tahun yang sama. pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan. Sedangkan pada undang-undang nomor 43 tahun1999 pada Bab I ketentuan umum, selain terdapat defenisi pegawai negeri, pejabat yang. Pengertian ASN dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanaPENJELASAN UMUM: 1. GO. Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. PNS sendiri dibagi menjadi PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Pengertian pegawai, karyawan, dan buruh pada dasarnya adalah sama, tetapi di masyarakat istilah tersebut dibedakan. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor. termasuk dalam hukum kepegawaian di Indonesia. Berita. Judul. pdf. Hal ini diwujudkan secara jelas dalam UU yang baru yakni ‘Badan’ yang dimaksud dalam UU terdahulu adalah Badan Kepegawaian berikut penambahan ayat yang mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Kepegawaian yang termaktub dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU No 43/1999. - 2 - Mengingat: Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAJabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M. Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP. 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti; e. SE Menpan RB 03/2012: Data Honorer Kategori I dan II SKB Hari Libur dan Cuti Bersama 2013 Peraturan yang Berkaitan dengan KKN. Undang-undang ini diadakan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa jaminan hari tua pegawai negeri, yang antara lain berupa pensiun bagi pegawai sendiri dan pensiun-janda/duda, harus diatur dengan Undang-undang dengan mengingat keadaan. Bagian Kesebelas Lain-lain Pasal 36Sedangkan dalam UU Pokok-Pokok Kepegawaian penempatan jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, prestasi kerja, serta jenjang pangkat namun tanpa indikator yang jelas mengenai sistem penilaiannya. Lokasi. 3. UU ini menggantikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.